Para pendemo meminta Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Barat menyampaikan kepada Pemerintah Kota Padang, untuk membatalkan investasi Lippo Group di Khatib Sulaiman, karena kawasan tersebut diperuntukkan untuk kawasan perkantoran Pemprov Sumbar. Selain itu, mereka juga menuntut Pemko Padang untuk tidak mengeluarkan Izin Mendirikan Bangunan (IMB) Lippo Group di Kota Padang karena akan menjadi masalah bagi Walikota Padang yang terpilih nanti.
Hal tersebut dikatakan oleh koordinator aksi tersebut, Irvianda Abidin, di halaman Kantor Gubernur Sumbar. “Kami melakukan demo ini berdasarkan beberapa hal. Pertama, pernyataan Walikota Padang, Fauzi Bahar yang masih memberi peluang kehadiran investasi Lippo Group yang sangat bertentangan dengan prinsip-prinsip yang diperjuangkan masyarakat Minangkabau.
Kedua, masyarakat Minangkabau sangat konsisten dengan penegakan hukum dalam NKRI, di mana Perda No. 4/Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Padang, Pasal 70 ayat 3, wajib dilaksanakan secara murni dan konsekwen,” papar Irvianda yang merupakan Wakil FMM.
Massa mulai menggelar aksi pada pukul 09.00 WIB. Massa yang datang dari seluruh kabupaten/kota yang ada di Sumbar, kecuali Mentawai, melakukan orasi di halaman kantor gubernur selama dua jam.
Di Kantor Gubernur, massa disambut oleh Sekda Pemprov Sumbar, Ali Asmar. Pada kesempatan tersebut, Sekda mengatakan, jika investasi LP memboncengi misi agama tertentu, maka pemprov akan menolaknya. Kemudian, pemprov akan memfasilitasi tuntutan masyarakat penolak investasi tersebut.
“Langkah yang akan diambil Pemprov untuk memfasilitasi tuntutan masyarakat adalah membicarakan tuntutan tersebut dengan Pemko dan DPRD Padang. Sejauh mana sikap dan apa yang akan dilakukan Pemko dan DPRD Padang terhadap tuntutan masyarakat tersebut,” ujarnya.
Kemudian, massa yang didominasi oleh laki-laki tersebut, long march ke rumah dinas Walikota di Jalan A Yani. Selain laki-laki, massa juga terdiri dari sebagian kecil anak-anak dan orang lanjut usia.
Aksi long march tersebut sempat menimbulkan kemacetan di jalan depan Kantor Gubernur. Sebagian pengguna jalan beralih ke Jalan Mangunsarkoro untuk menghindari kemacetan. Sedangkan sebagian pengendara, menunggu iring-iringan massa sampai massa tiba di Simpang jalan A Yani di depan posko pemenangan Mahyeldi-Emzalmi.
Di simpang A. Yani, massa disambut oleh blokade polisi dari Polresta Padang dan Polda Sumbar. Massa kemudian melakukan orasi di sana. Ketua FMM, Masfar Rasyid menyebutkan, pihaknya tidak memaksa menembus blokade polisi karena aksi tersebut adalah aksi damai. Selain itu, orasi yang dilakukan dengan menggunakan pengeras suara tersebut bertujuan agar Walikota Padang mendengar tuntutan mereka dan memperlihatkan bagaimana tekad dan semangat juang umat islam Sumbar untuk menolak investasi Lippo Group. Selama ini, umat Islam sudah melakukan dua kali demo terkait penolakan investasi Lippo Group tersebut.
Pada saat yang sama, Walikota Padang juga mengadakan kegiatan di rumah dinasnya. Kegiatan tersebut adalah silaturahmi Fauzi Bahar dengan PNS dan masyarakat Kota Padang terkait 10 tahun kepemimpinannya dan akan berakhirnya jabatannya pada Selasa (18/2). Kegiatan tersebut dihadiri oleh ratusan ibu-ibu majelis taklim dan pesilat dari SMA se-Kota Padang dan dijaga ekstra ketat oleh Satpol PP Pemko Padang.
Setelah mengadakan orasi selama satu jam di simpang A Yani, kembali dengan tertib menuju halaman Kantor Gubernur Sumbar untuk makan siang. Aksi tersebut dihadiri oleh beberapa ormas islam, organisasi masyarakat, organisasi kampus, dan organisasi lain yang ada di Sumbar.
Organisasi tersebut antara lain, DMI Sumbar, DMI Padang, MTKAAM, LKAAM, KPSI, FPSI, Paga Nagari Sumbar, HTI Sumbar dan Padang, MM Sumbar dan Padang, Persatuan Guru MDA se-Kota Padang, NU Sumbar dan Padang, Perti Sumbar dan Padang, Walhi, LBH Indonesia, FPI Sumbar, Libas Sumbar dan Padang, DDII Sumbar, Muhammadiyah, IMM, IPM, Aisyiyah Sumbar dan Padang.
Berikutnya juga ada KAMMI, Tarbiyah, IKADI Sumbar, GMM, Fakta Sumbar, Pucuak Adat Minangkabau, PII Sumbar, BEM Sumbar, SMK Dhu’afa’, Forum Pondok Pesantren Sumbar, Dubalang Nagari, Laskar Mujahidin, FMPI, Khilafah Islamiyah, Asosiasi Mubaligh Indonesia, Persatuan Mualaf Indonesia Sumbar, Rumah Mualaf Indonesia, serta Alim Ulama, Cadiak Pandai, Bundo Kanduang, mahasiswa, ormas dan lembaga islam lainnya.
Datangi DPRD Sumbar
Setelah berorasi di kantor Gubernur Sumbar dan di depan Rumah Dinas Walikota Padang, belasan perwakilan FMMK tolak Lippo Group mendatangi gedung DPRD Sumbar. Pendemo meminta DPRD Sumbar untuk ikut andil memperjuangkan penolakan misionaris permutadan berkedok investasi milik James T Riady. Dalam pertemuan itu Masfar Rasyid mengakui, bahwa selama ini semua cara telah dilakukan masyarakat untuk menolak investasi milik james T. Riadi tersebut. Mulai dari demo sampai jalur hukum. Namun, sampai saat ini Walikota Padang Fauzi Bahar tetap bersikeras untuk melanjutkan pembangunan paket superblock tersebut.
“Tidak tawar menawar, kami ingin James T Riady dan antek-anteknya angkat kaki dari ranah minang. Jika perlu semua kerugian yang telah dikeluarakannya akan kami ganti,” ujar Masfar.
Selain ikut andil dalam penolakan super block itu, ormas islam juga meminta DPRD Sumbar menghadirkan tujuh tokoh yang melakukan peresmian pembangunan super blok tersebut. Karena, tujuh tokoh tersebut harus bertanggung jawab atas persoalan yang terjadi di masyarakat minang saat ini.
Sementara itu Ketua Komisi IV DPRD Sumbar H Suwirpen Suib, H Zultani, Zaldi Irwan, dan Martias yang menyambut ormas islam tersebut menyatakan akan menampung dan menindaklanjuti apa yang menjadi aspirasi dari ormas tersebut. Suwirpen berjanji, DPRD akan membahas dan melanjutkan persoalan tersebut di komisi. Bila diperlukan akan diagendakan dalam rapat paripurna, dan setelah itu akan segera mempertanyakan hal tersebut ke Pemko Padang. “ Kami berjanji secepatnya akan membahas masalah ini dalam rapat dewan,” kata Suwirpen.
Dikawal 700 Polisi
Secara keseluruhan demo kemarin berlangsung aman dan tertib. Kapolresta Padang Kombes Pol Wisnu Andayana menyebutkan, dalam melakukan pengamanan tersebut dikerahkan 700 personil Polresta Padang, dan dibantu oleh Brigadir Mobil (Brimob) Polda Sumbar. “Petugas yang melakukan pengamanan ini dari Unit Reskrim, Lantas, Intel, Sabhara, dan 12 Polsek. Selain itu, juga disiagakan dua unit water canon dan dua unit rantis untuk mengantisipasi kejadian yang tidak diinginkan,” kata Wisnu di lokasi demo.
Wisnu mengatakan, dalam pengamanan tersebut dibagi empat ring, yakni ring negosiator, ring cadangan, ring pengamanan Sabhara, dan ring water canon. Dalam aksi tersebut tidak ada kericuhan atau kerusuhan. “Kami berterimakasih kepada para pendemo yang telah tertib melakukan orasinya, sehingga berjalan dengan aman dan tenang,” katanya. (h/mg-dib/wis/nas)
Wallahu A‘lam.
Posting Komentar