"Ini kutipan dari inilah.com, pak amien ngigo ketika padangan beliau menunjukan kebencian dan dendam terhadap PKS"
Jakarta – Partai-partai politik pembawa nama Islam tentu tak akan sudi dituding sebagai partai para oportunis. Sayangnya, pertemuan Cikini 17 April lalu menjadi pembenaran tudingan itu.
Pasalnya, susah mencari-cari alasan (hujjah) pembenar bahwa pertemuan itu digelar dengan basis alasan ideologis tertentu. Yang kasat mata justru sebagaimana tersebar ke public via Facebook dan Twitter: ada oportunisme, dalam artian pertemuan itu hanya sebatas sebagai usaha beberapa petinggi mencari kenyamanan diri dengan cari-cari kursi.
Bagi banyak kalangan Islam, pertemuan itu sejatinya bisa membuat trenyuh. Bayangkan, di negeri dimana Muslim menempati proporsi nyaris 90 persen penduduk, partai yang berkoalisi dengan mengatasnamakan Muslim hanya parpol-parpol yang mendapat suara Pileg kurang dari 10 persen. Lalu mereka bergabung untuk mencari daya tawar guna ikut boyongan ke Istana.
Bagaimana mungkin parpol-parpol Islam tak menjadi ‘tuan rumah’ di negerinya sendiri?
Konstituen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dalam konteks pertemuan itu seharusnya adalah pihak yang terhina. Bagaimana mungkin partai yang sempat gagah menegakkan marwah itu kini harus ke sana ke mari demi koalisi kursi. Itulah nama yang paling tepat dibanding penamaan saat ini: Koalisi Indonesia Raya.
Sebagai partai kader, rasanya ganjil melihat PKS kini galau hanya karena kalah Pemilu. Partai kader, sejatinya haruslah partai yang mengedepankan ideoliogi-idealisme. Dan sebagai partai berideologi, setiap langkah politiknya harus didasarkan pada nilai-nilai pandangan hidup, bukan sekadar mencari nasi dan kepastian menduduki kursi.
Mungkinkah para petinggi ‘partai Islam’ saat ini sejatinya mereka yang berada di belakang Raymond Aron dan Daniel Bell, yang “sami’na wa atho’na” dengan sang mentor yang meyakini bahwa masa ideology telah berakhir? Bahwa kini orang harus menjadi pragmatis, bahkan bila perlu oportunis?
Mungkinkah mereka kini menjadi cantrik-cantrik Francis Fukuyama, yang dengan yakin berkata bahwa,”…kehendak untuk mengambil risiko mati bagi sebuah cita-cita abstrak, pergulatan ideologis sedunia yang menggugah keberanian, imajinasi, dan idealisme, akan digantikan oleh perhitungan ekonomis…”?
Karena itukah—katakan, PKS alih-alih gagah menyongsong lima tahun ke muka menjadi oposisi yang bermartabat seraya mendewasakan kader, justru seolah telah jeri dengan bayangan tak lagi ikut dalam deretan petinggi negeri?
Padahal, kalau saja kekalahan di Pileg lalu dimaknai dengan sadar, bukankah PKS bisa membuat 5 tahun ke muka sebagai kawah candradimuka, sekaligus posisi sebagai anjing penjaga (watch dog). Lima tahun adalah waktu yang cukup buat PKS menjadi 4 besar di Pileg 2019.
Sebaliknya, pertemuan Cikini hanya membuat public meyakini bahwa para politisi ‘parpol Islam’ pun tak punya perbedaan berarti yang membuat mereka layak dipilih. Mereka ternyata bukan insan mendekati paripurna, yang bisa cakap menjauh dari sisi gelap kekuasaan.
Mereka tampak bukanlah insan yang mencoba menghayati peringatan Lucretius, seorang penyair Romawi kuno yang melalui karyanya, De Rorum Natura, menggambarkan betapa gelapnya hasrat manusia untuk berkuasa.
Dalam konteks gelapnya kekuasaan itulah, Lucretius menulis, bahwa kesalihan seharusnya “bukan karena kita menghampiri semua altar, bukan dengan bersujud di kuil para dewa, bukan pula karena kita membasahi altar dengan darah hewan korban”.
Kesalihan dalam konteks politik telah ditegaskan Islam—agama para petinggiparpol itu. Yang terutama adalahdapat dipercaya tanpa reserve, jujur dalam menjalankan amanah, mampu menjalin komunikasi dengan baik, dan cerdas atau mumpuni. Dalam bahasa kaum pesantren sifat-sifat pemimpin yang baik ituamanah, sidiq,tablig, dan fathanah. Terutama tentu saja, mampu jujur dalam menjalankan amanat para pemilihnya di Pileg kemarin. [dsy]
Wallahu A‘lam.
Posting Komentar